Jujun Nugraha, Kepala SMK Negeri Manonjaya di Tasikmalaya, Jawa Barat, mengatakan dirinya memang mendapati siswa di sekolah memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Sehingga ketika kurikulum menyeragamkan materi ajar di sekolah, tak semua siswa bisa mengikuti dengan baik.

Namun ia mengingatkan jumlah siswa dan guru di dalam kelas tidak berimbang. Untuk menerapkan konsep kurikulum yang diinginkan Nadiem, ia khawatir guru tak sanggup secara sumber daya manusia (SDM) dan kemampuan.

"Kalau melihat situasi perbandingan antara [jumlah] guru dengan siswa, jelas itu relatif berat. Beda dengan siswa di SD atau TK. Kalau di SMA dan SMK, dengan jumlah siswanya itu terlalu berat," katanya kepada CNNIndonesia.com melalui sambungan telepon, Rabu (9/9).

Pada kurikulum baru, Nadiem ingin guru mengajar sesuai kemampuan siswa. Artinya, guru harus mengidentifikasi setiap siswa dan memberi materi belajar sesuai kemampuan mereka.

Menurut Jujun hal ini bisa saja dimungkinkan jika pemerintah menjamin pelatihan kurikulum yang baik dan efektif kepada guru. Ia mengatakan kemampuan guru harus ditingkatkan jika ingin menerapkan konsep kurikulum baru.

Terlebih, konsep yang diinginkan Nadiem bakal menuntut guru mengajar dengan variabel yang lebih banyak. Dalam hal ini pemerintah harus memastikan guru memahami cara mengidentifikasi dan mengajari siswa satu per satu.

"Tapi kalau kita diberi tambahan pelatihan yang baik, gimana mengelola kelas dengan variabel, kebutuhan dan karakteristik siswa masing-masing, mungkin ada solusi untuk meningkatkan kompetensi itu," lanjutnya.

Berkaca pada keadaan di sekolahnya, ia menilai Kurikulum 2013 sesungguhnya tak punya banyak masalah. Dibandingkan dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 lalu, Kurikulum 2013 dinilai banyak memberi solusi teknis pembelajaran.

Ahmad Sohabudin, guru SMA Negeri 1 Teluk Dalam, Kauoaten Simeulue, Aceh, juga menilai target kurikulum Nadiem baru bisa diterapkan jika pemerintah menangani persoalan pemerataan infrastruktur dan sumber daya manusia di dunia pendidikan.

Menurutnya, kurikulum dengan konsep apapun akan sulit diimplementasikan sesuai target jika kemampuan guru dan sarana pendukung di sekolah masih belum merata di seluruh Indonesia.

"Yang jadi masalah itu infrastruktur dan SDMnya tidak merata. Contohnya pandemi covid ini, kualitas pendidikan dan cara belajar siswa di daerah itu terpukul dibanding di kota. Karena kita tidak bisa terapkan pembelajaran digital," katanya kepada CNNIndonesia.com.

Di samping itu, ia menilai pembentukan kurikulum tidak bisa sepenuhnya memberikan kebebasan kepada guru. Ia mengatakan kurikulum baru nanti tetap harus memberikan batasan capaian pendidikan yang menjadi target belajar.

Ini, katanya, untuk memastikan ketimpangan pendidikan tidak semakin menjadi. Jika batasan capaian pendidikan dibebaskan dengan kemampuan guru yang belum merata, ia khawatir target belajar di sekolah akan berbeda-beda.

"Kalau seandainya guru terlalu banyak diberikan kebebasan tanpa standar minimal, nanti kita senjang terus yang di daerah dan di kota," jelasnya.

Untuk itu, ia berpendapat sebaiknya pemerintah membenahi kemampuan sumber daya pengajar dan infrastruktur pendidikan terlebih dahulu. Ketimbang berupaya merubah kurikulum dengan konsep baru.

Sebelumnya Mendikbud Nadiem Makarim mengumumkan bakal menguji coba kurikulum baru tahun 2021. Kurikulum ini bakal diterapkan bertahap tahun ajaran 2020/2021. Pada kurikulum ini, Nadiem ingin memberikan kebebasan kepada guru dan siswa agar bisa belajar sesuai dengan situasi dan kemampuan.

Namun sejumlah pihak mulai mengkritik wacana ini. Nadiem dinilai terlalu terburu-buru mengubah kurikulum, masih ada sekolah yang baru menerapkan Kurikulum 2013 setahun belakangan. Penerapan Kurikulum 2013 pun diduga tidak efektif karena pelatihan guru yang tak maksimal.