Selain itu, sekolah diberi fleksibilitas untuk memilih kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan pembelajaran siswa di masa pandemi, sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait kurikulum pada masa darurat.

"Kemendikbud juga melakukan inisiatif membantu mengatasi kendala yang dihadapi guru, orangtua, dan anak selama pembelajaran jarak jauh," tutur Nadiem.

Mempertimbangkan kebutuhan pembelajaran, kta Nadiem berbagai masukan dari para ahli dan organisasi serta mempertimbangkan evaluasi implementasi SKB Empat Menteri, Pemerintah melakukan penyesuaian terkait pelaksanaan pembelajaran di zona kuning dan hijau dapat melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan penerapan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Bagi daerah yang berada di zona oranye dan merah dilarang melakukan pembelajaran tatap muka di satuan pendidikan dan tetap melanjutkan Belajar dari Rumah (BDR).

Berdasarkan data per 23 Agustus 2020 dari http://covid19.go.id terdapat sekitar 48 persen peserta didik masih berada di zona merah dan oranye. Sementara itu, sekitar 52 persen peserta didik berada di zona kuning dan hijau.

Prosedur pengambilan keputusan pembelajaran tatap muka di zona kuning dan hijau, kata Nadiem, tetap dilakukan secara bertingkat seperti pada SKB sebelumnya. Pemda/kantor/kanwil Kemenag dan sekolah memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah daerah atau sekolahnya dapat mulai melakukan pembelajaran tatap muka.

"Bukan berarti ketika sudah berada di zona hijau atau kuning, daerah atau sekolah wajib mulai tatap muka kembali ya," jelas Nadiem.

Pembelajaran Tatap muka Tak Wajib

 

Seorang siswa sekolah dasar belajar dengan menggunakan wifi gratis yang disediakan oleh warkop Rizki, di Pondok Aren, Tangerang Selatan, Rabu (29/7/2020). Warung kopi tersebut menyediakan wifi gratis dan peminjaman laptop serta handphone. 

Mendikbud juga menekankan, bahwa sekalipun daerah sudah dalam zona hijau atau kuning, serta Pemda dan sekolah sudah memberikan izin pembelajaran tatap muka, keputusan terakhir ada di orangtua.

Apabila orangtua tidak mengizinkan putra-putrinya mengikuti pembelajaran tatap muka, maka anaknya tetap melanjutkan belajar dari rumah.

"Pembelajaran tatap muka di sekolah di zona kuning dan hijau diperbolehkan, namun tidak diwajibkan," tegasnya.

Tahapan pembelajaran tatap muka satuan pendidikan di zona hijau dan zona kuning dalam revisi SKB Empat Menteri dilakukan secara bersamaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan pertimbangan risiko kesehatan yang tidak berbeda untuk kelompok umur pada dua jenjang tersebut.

Sementara itu untuk PAUD dapat memulai pembelajaran tatap muka paling cepat dua bulan setelah jenjang pendidikan dasar dan menengah.

"Selain itu, dengan pertimbangan bahwa pembelajaran praktik adalah keahlian inti SMK, pelaksanaan pembelajaran praktik bagi peserta didik SMK diperbolehkan di semua zona dengan wajib menerapkan protokol kesehatan yang ketat," ucap Nadiem.

 

Tetap Lakukan Evaluasi

 

 

Siswa sekolah dasar belajar online menggunakan aplikasi Zoom Cloud Meetings di Pamulang Tangerang Selatan, Kamis (2/4/2020). Gelombang work from home (WFH) membuat kebutuhan terhadap aplikasi video conference meningkat saat pandemi Corona Covid-19. 

Nadiem menerangkan bahwa evaluasi akan selalu dilakukan untuk mengutamakan kesehatan dan keselamatan.

Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kabupaten/Kota, bersama Kepala Satuan Pendidikan akan terus berkoordinasi dengan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 untuk memantau tingkat risiko COVID-19 di daerah.

"Apabila terindikasi dalam kondisi tidak aman, terdapat kasus terkonfirmasi positif COVID-19, atau tingkat risiko daerah berubah menjadi oranye atau merah, satuan pendidikan wajib ditutup kembali," tegas Mendikbud.

 

Prioritas Kemendikbud Kembalikan Anak ke Sekolah, Bukan PJJ

 

Guru membuat materi pelajaran daring di ruang guru SMP Negeri 92, Jakarta, Senin (16/3/2020). Pemprov DKI menutup kegiatan belajar mengajar di sekolah selama dua pekan dan menerapkan online home learning sebagai langkah mengatisipasi penyebaran virus corona COVID-19.

Semua pembelajaran peserta didik masih belum bisa berjalan normal akibat pandemi Covid-19.

Penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) masih dianggap sebagai alternatif untuk mengakali ketertinggalan pembelajaran para peserta didik selama masa pandemi.

Nadiem menyatakan, prioritas utama pihaknya dalam dunia pendidikan saat ini adalah bagaimana mengembalikan peserta didik kembali ke sekolah dengan aman.

"Saya sudah menyebut ini beberapa kali bahwa prioritas di Kemendikbud adalah untuk bisa mengembalikan anak ke sekolah dengan cara yang paling aman," tegas Nadiem.

Nadiem menepis anggapan bahwa prioritas pendidikan saat ini adalah untuk terus melakukan pembelajaran jarak jauh atau PJJ. Ia menilai selama ini PJJ dianggap kurang ideal.

"Jadi prioritas kami itu bukan untuk melanjutkan PJJ dan sampai selama-lamanya, itu sama sekali tidak benar. Prioritas nomor satu adalah bagaimana mengembalikan anak ke sekolah tatap muka seaman mungkin," jelas Nadiem.